-->

Monday, 20 April 2020

Setujui LKPJ Bupati 2019, Berikut Catatan dan Rekomendasi 7 Fraksi Kepada Bupati

Setujui LKPJ Bupati 2019, Berikut Catatan dan Rekomendasi 7 Fraksi Kepada Bupati

Rapat Paripurna digelar secara telekonfren pendapat akhir 7 Fraksi terhadap LKPJ Bupati 2019

TEBO-Sebanyak 7 Fraksi menyatakan setuju atas LKPJ Bupati 2019. Pernyataan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsurizal melalui video konfrensi ditengah Wabah Covid-19, di Aula DPRD Tebo, Senin (21/4).

Rapat Paripurna DPRD Tebo dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Tebo terhadap LKPJ Bupati tahun 2019 dipimpin langsung oleh Wakik Ketua DPRD Tebo, Aivandri. Pada kesempatan tersebut Aivandri menyatakan bahwa pentingnya penyampaian pendapat akhir dari tujuh fraksi atas LKPJ Bupati 2019 sudah diatur dalam undang undang pemerintah. Untuk itu kata dia pasca disampaikannya beragam catatan dan rekomendasi dari 7 fraksi, diharapkan dapat menjadi perhatian Pemkab Tebo.

Kendati tujuh fraksi telah sepakat memahami dan menyetujui LKPJ Bupati 2019, pihaknya tetap memberikan catatan dan rekomendasi untuk Pemkab Tebo. Berikut catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Syamsurizal terhadap LKPJ Bupati 2019 dari ke tujuh fraksi.

Pasca penandatangan nota pengantar terhadap LKPJ Bupati 2019

Fraksi Golkar, menyatakan setuju dan memberikan catatan kepada bupati untuk lebih memperhatikan lagi soal target PAD yang jauh dari capain sebelumnya, diantaranya Disbun realisasi anggaran 96 persen tapi target PAD hanya 47 persen dan OPD lainnya. Fraksi Golkar juga menugaskan kepada seluruh OPD agar seluruh rekom, Saran, masukan dan kritikan yang bersifat objektif menjadi acuan untuk ditindaklanjuti.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan catatan, meminta bupati untuk mengevaluasi Dinas Perindagkop Naker soal bidang pasar. Pasalnya banyak permasalahan di sana. Selanjutnya meminta Bupati untuk memperhatikan kinerja ULP dan Pokja karena perlu adanya perbaikan dalam hal pelayanan sesuai mekanisme dan transparansi.

Selanjutnya Fraksi Gerindra dan PKS menyampaikan catatan agar bupati segera melakukan pergantian atau mutasi terhadap Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil yang kurang pro aktif melayani masyarakat dalam proses pengurusan administrasi kependudukan.

Penandatanganan nota pengantar terhadap LKPJ Bupati 2019

Sementara Nasional Demokrat meminta kepada bupati agar lebih meningkatkan transparansi atas kebijakan yang akan dibuat terhadap semua aspek baik keadilan dan pemerataan.

Fraksi PKB menginginkan pembangunan pasar dilintas antara simpang Tugu dan periantoran bupati untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Fraksi PAN menyoroti soal layanan RSUD Tebo yang masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terutama masyarakat yang kurang mampu untuk berobat.
Penandatanganan LKPJ Bupati 2019

Terakhir Fraksi Demokrat menyoroti soal temuan Komisi III DPRD Tebo terhadap proyek  kegiatan di Dinas PUPR tahun lalu dan sampai kini belum ditindaklanjuti. Bahkan BPK RI sudah turun ke lapangan meskipun sudah ada kesepakatan antara PUPR untuk turun bersama dengan Komisi III, PUPR dan BPK RI ternyata saat waktu yang sudah dijanjikan Komisi III ditinggalkan. Hal ini sengaja atau tidak hanya PUPR yang tahu sebabnya.

Usai penyampaian pendapat akhir pimounan DPRD dan kepala daerah dilakukan penandatanganan nota pengantar Pendapat akhir fraksi terhadap LKPJ Bupati Tebo 2018 dan perubahan OPD. (lalu)

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 Klik Tebo | All Right Reserved