-->

News

Ads

Pemerintah

Hukrim

Politik

Video

Friday, 16 October 2020

Kedapatan Simpan Sabu, Warga Mangupeh Diamankan

TEBO-Satresnarkoba Polres Tebo kembali ungkap kasus narkotika di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Jambi. Terduga adalah Ariayanto warga desa Mangupeh. Kasat Resnarkoba Polres Tebo, IPTU P Sagala, SH mengatakan, kronologis pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Rabu (14/10/2020). Informasi tersebut menjelaskan jika di desa Mangupeh sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi itu, tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tebo dan anggota Polsek Tengah Ilir melakukan penyelidikan. Alhasil, sekira jam 17.00 Wib ditemukan tersangka atas nama Ariayanto. Tidak ingin buruannya lepas, tim langsung mengamankan tersangka, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan. Hasil penggeledahan, ditemukan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang diakui tersangka miliknya. Tim terus melakukan pengembangan terhadap tersangka. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku mendapatkan barang terlarang tersebut dari HD. "Saat ini tersangka dan barang bukti kita amankan di Mako Polres Tebo untuk proses lebih lanjut," kata Kasat Resnarkoba Polres Tebo, Jumat (16/10/2020). Kasat membeberkan, barang bukti yang diamankan dari tersangka yakni 3 (Tiga) paket kecil diduga shabu seberat 0,78 gram, 1 (Satu) potongan plastik warna hitam, 1(satu) Unit HP Nokia Tipe 105 warna biru, 1(satu) Unit Motor Beat warna biru No BH 5410 CQ NO Mesin JFP1E2662710 NOKA MH1JFP123GK670789. "Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika," pungkas Kasat.(lalu)

Tuesday, 13 October 2020

Tersangka Alkes RSUD Tebo Diserahkan ke JPU

 


TEBO-Selasa (13/10) penyidik Polsek Tebo Tengah menyeraahkan dua tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tebo. Pelimphan dua tersangka perusakan Alkes RSUD Tebo tersebut dinilai berkasnya sudah lengkap atau P21.

Kapolsek Tebo Tengah IPTU M.Hasyim Asy'ari membenarkan, jika pihaknya Selasa (13/10) melakukan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari polisi ke JPU. "Benar tersangka perusakan Alkes RSUD Tebo hari ini kita limpahkan ke Kejaksaan," sebut Hasyim.

Hasyim bilang, jika mulai dari penetapan tersangka hingga berkas perusakan Alkes dirasa lengkap penyidik butuh waktu 21 hari hingga berkasnya benar-benar lengkap atau P21.

Selanjutnya sebut Hasyim dlalam perkara tersebut kewenangan sepenuhnya ada dipihak Kejaksaan. 

Perlu diketahui kasus perusakan Alkes RSUD Tebo sebelumnya oleh polisi sudah menetapkan dia tersangka perusakan Alkes yakni DE dan USD. Keduanya diduga telah melakukan Tindak pidana pengerusakan aset milik pemerintah. Atas perbuatannya kedua tersnangka dijerat dengan pasal 170 UU KUHP. (lalu)

Sunday, 11 October 2020

217 Pelanggar Prokes di Pasar Pintas Tuo Tabir Terjaring Razia

 


TEBO-Petugas TIM gabungan Gugus tugas Covid- 19 Kabupaten Tebo yang terdiri dari Sat POL PP, Dinas LH dan Perhubungan Tebo serta Unsur Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Muara Tabir Pemerintah Kecamatan Muara Tabir yang dibantu Karang Taruna Kecamatan Tabir menggelar kegiatan  operasi yustisi di pasar Desa Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir, Sabtu (10/10/30).

Pada kegiatan kali ini, petugas gabungan menjaring 217 orang warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah.

Karena Operasi tersebut bersifat Edukasi agar kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid- 19 semakin tinggi, petugas hanya memberi sanksi ringan.

Pantauan media ini ada yang berbeda pada kegiatan operasi yustisi kali ini, saat petugas memberikan sanksi berupa pembacaan sholawat kepada salah seorang pemuda yang terjaring razia, Ardi.

Saat melantunkan Sholawat, suara pemuda berusia 18 tahun yang ternyata adalah salah seorang santri salah satu Ponpes di Tebo ini terdengar merdu. Saking merdunya membuat sejumlah petugas operasi Yustisi ikut bersholawat.

Diketahui, dari 217 orang warga yang terjaring razia, sebanyak  77 orang diberikan sanksi sosial, 140 orang lagi dikenakan sanksi teguran lisan, hal ini dilakukan oleh Tim gabungan Gugus tugas Covid- 19 guna mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid- 19 diwilayah Kabupaten Tebo, sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 108 tahun 2020.(red)

Saturday, 10 October 2020

PBAK dan Pengukuhan Pengurus Alumni Tarbiyah IAI Tebo Berjalan Sukses



TEBO-Dengan mengikuti protokol kesehatan, Rektor IAIN Tebo Nurhuda, M.Pd mengukuhkan Pengurus Alumni Fakultas Tarbiyah IAI Tebo Sabtu (10/10/2020) di Kampus IAI Tebo. 

Hadir dalam acara tersebut Bupati Tebo H Sukandar, Danrem 042 Garuda Putih Jambi, Kopertis XIIII Jambi, Rektor UIN Jambi, dan seluruh unsur Akademik IAI Tebo serta Forkopimda Tebo. 

Dalam acara tersebut selain pelaksanaan PBAK Tahun 2020 juga dilakukan pengukuhan dan pelantikan Pengurus Alumni Tarbiyah IAI Tebo Periode 2020-2025.

Adapun dalam pembacaan Surat Keputusan oleh Dr, Khairul Anwar Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah IAI Tebo, Ketua Umum Pengurus Alumni dijabat oleh Ade Saputra Wijaya KKP, Sekretaris Jenderal oleh Ariwandeska, dan Bendahara Umum Zulmukim Alam. 

Selanjutnya seluruh Pengurus Alumni dikukuhkan dan dilantik oleh Rektor IAI Tebo Nurhuda M.Pd dengan disaksikan oleh Bupati Tebo, Danrem 042 Garuda Putih Jambi, dan seluruh hadirin yang hadir dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.(lalu)

Friday, 2 October 2020

Tatkala Kemitraan Petani dan Perusahaan HTI Berbuah Manis



TEBO-Peringatan Hari Tani tahun ini, bisa jadi bakal dikenang selamanya oleh Hasmon Ovezar dan puluhan petani lainnya di Kabupaten Tebo. Hal itu setelah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berlokasi di sekitar lahan karet garapannya, berinisiasi membantu petani mendapatkan legalitas atas lahan yang dimiliki.

Lahan yang telah dikelola sejak 11 tahun silam telah mendapat legalitas dari negara, setelah pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan  Surat Keputusan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (SK Kulin KK). Luasnya 0,9 hektar di area hutan tanaman industri (HTI) PT Wanamukti Wisesa, Kabupaten Tebo, Jambi.

Selain Hasmon, ada 32 petani lainnya menerima pengakuan serupa. Total luas arealnya 121,7 hektar. Sebagian lahan tersebut juga berlokasi di sekitar area PT Lestari Asri Jaya (LAJ). Hasmon bersyukur, aktivitasnya menggarap lahan itu telah dinyatakan legal. Bahkan, aktivitasnya didukung lewat pemberdayaan kedua perusahaan HTI tersebut.

Sejumlah pelatihan diberikan bagi mereka. Hasilnya, getah karet yang dipanennya berkualitas lebih baik. Getah karet itu diserap perusahaan dengan harga yang lebih baik, jika dibanding sebelum bermitra dengan perusahaan.

”Selisih harganya sangat lumayan jika dibanding dijual ke pengepul lainnya. Kehidupan kami saat ini jauh lebih baik,” jelas Hasmon beberapa waktu lalu. 

Hasmon kini dipercaya menjadi Ketua Kelompok Tani Hutan Karang Jaya, Kabupaten Tebo. Dia tinggal di area itu sejak tahun 2002. Tujuh tahun kemudian, seorang temannya meminjam uang karena kebutuhan yang mendesak. Hasmon ditawari agunan lahan karet berusia tanam dua tahun.

Ketika teman tersebut gagal membayar utang, lahan pun beralih padanya. Namun, Hasmon tak mengetahui bahwa status lahan itu ternyata kawasan hutan negara. ”Saya  belum tahu bahwa hutan ini telah dikelola perusahaan,” katanya.

Belakangan dia tahu kebun karetnya tumpang tindih dengan konsesi HTI. Dia pun tahu karena beberapa kali didatangi petugas kehutanan. Aktivitasnya mengelola tanaman karet disebut-sebut ilegal. 

”Saya sering khawatir kalau suatu hari lahan ini akan digusur. Cuma inilah sumber mata pencaharian saya,”kisahnya.

Tahun 2019, Hasmon dan kelompok taninya mulai mendapat angin segar. Mereka mendapatkan tawaran program pembinaan petani kecil dari perusahaan HTI. Meski awalnya sempat ragu, ia menerima juga program tersebut. Ternyata, tak sekadar pembinaan, para petani akhirnya memperoleh legalitas atas lahan garapan mereka.

SK Kulin KK merupakan izin pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan. Program ini menjadi bentuk perhutanan sosial yang digalakkan pemerintah untuk mengatasi konflik di areal konsesi.

Kelompok tani dan perusahaan didorong menjalin kerja sama kemitraan. Petani menanam tanaman kehutanan yang dapat menunjang produktivitas perusahaan, sementara perusahaan bertanggung jawab membina petani lewat pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan produktif.

Setelah dibina agar dapat menghasilkan tanaman berkualitas baik, perusahaan pun didorong berinisiatif menyerap hasil panen petani dengan harga lebih kompetitif dari harga pengepul.

Kemitraan dengan masyarakat lokal dalam areal konsesi hutan tanaman industri diyakini efektif menyelesaikan konflik sekaligus menjaga investasi berkelanjutan, mengangkat ekonomi rakyat, dan menjaga hutan lestari. Di samping bertani karet, para petani juga didorong mengoptimalkan area pekarangan rumahnya menjadi lebih produktif melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Pekarangan rumah ditanami beragam jenis tanaman sayur dan pangan lainnya. Semuanya demi menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

”Apa yang kita makan itu yang kita tanam. Cabai, kangkung, dan sayuran lainnya ditanam bersama untuk kebutuhan pangan,” jelas Suhono, petani lainnya yang menggarap 3,6 hektar. Ia tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari.

Di masa pandemi ini, ketersediaan bahan pangan yang tercukupi dari pekarangan sangat membantu para petani. Mereka pun sedikit banyak dapat mewujudkan ketahanan pangan. Bahkan, sebagian petani telah mampu menghasilkan sayuran dan bahan pangan melimpah sehingga dapat dijual untuk menambah tabungan keluarga.

Bahkan mereka bisa menjual hasil bumi dari pekarangan mereka ke perusahaan. Hal ini dibenarkan Suhono. Agar produksi sayuran terus bertambah, Suhono memanfaatkan kotoran kambing peliharaannya sebagai pupuk.

Keluarga dan kerabat yang membutuhkannya pun kini tak perlu uang ekstra untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Mulai dari cabai, kangkung dan sayuran lain serta ikan dan sebagainya, tercukupi dari pekarangan mereka sendiri.

Akhir Juli 2020 lalu, Gubernur Jambi Fachrori Umar menyerahkan SK Kulin KK kepada petani yang selama ini lahannya ada di areal kerja PT Lestari Asri Jaya dan PT Wanamukti Wisesa. SK ini merupakan yang pertama untuk kawasan hutan tanaman industri di Jambi.

Realisasi ini tak lepas dari peran tim resolusi konflik perusahaan yang dibentuk sejak Agustus 2018 untuk meminimalkan potensi konflik dalam wilayah konsesi. Tim terdiri atas kalangan independen dan multipihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten, dan perwakilan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat.

Fachrori sangat mengapresiasi kemitraan yang dibangun dalam Perhutanan Sosial. Itu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. 

”Kemitraan kehutanan ini menjadi resolusi konflik para petani yang telanjur menggarap lahan di kawasan hutan. Mereka kini mendapatkan kepastian hukum untuk mengelola,” katanya.(red)

Thursday, 1 October 2020

Puluhan Warga Terjaring Razia Tak Pakai Masker



TEBO-Puluhan warga terjaring razia oleh Tim satuan gugus Covid-19 Kabupaten Tebo, yang digelar menggelar di Kecamatan Rimbo Bujang. Dimana Tim Gugus melakukan penertiban terhadap pengunjung dan pelaku usaha yang ada diterminal Rimbo Bujang, agar menerapkan Protokol Kesehatan, Rabu (30/9/2020).

Kegiatan razia yang digelar pada malam hari tersebut oleh Tim Gugus menemukan 21 orang pelanggar yang masih membangkang, tidak mengenakan masker. Sehingga, pelanggar diberikan sanksi sosial dari petugas Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Tebo, seperti Push Up.

"Hari ini kita menemukan 21 pelanggar yang tidak mengenakan masker. Dan, kita hanya berikan sanksi sosial, seperti Push Up," kata Dadel, Kabid Trantib Pol PP Kabupaten Tebo.

Dadel menjelaskan, dalam penerapan perbub 108 tahun 2020, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Kegiatan ini dilakukan, sesuai dengan perbub, dalam menindaklanjuti terkait penerapan atau pendisiplinan protokol kesehatan," jelas Didel.

Dadel menambahkan, dalam pelaksanaan Razia kali ini, Tim Gugus tetap melakukan pendataan, masih melakukan penerapan sanksi Sosial terhadap pelanggar.

"Dari pelanggar yang kita temukan, saat ini masih kita berikan sanksi sosial. Namun, dari data yang kita peroleh, nantinya masih kedapatan, baru kita terapkan denda, sebesar Rp 20 ribu bagi pengunjung, dan 2 juta bagi pelaku usaha," tutup Didel.

Monday, 28 September 2020

Pelaku Tolak Dua Adegan saat Rekontruksi



TEBO-Pelaku pengerusakan Alkes RSUD Tebo, salah satunya DE menolak memperagakan dua adegan saat Rekontruksi digelar di RSUD Tebo, Senin (28/9). Dalam adegan yang berjumlah sebanyak 32 adegan tersebut, adegan ke 29 DE menolak jika dirinya membuang pintu utama RSUD Tebo kesaping kiri. 

Selanjutnya oleh penyidik adegan tersebut langsung digantikan oleh pemeran pengganti. Sementara adegan satu lagi saat DE enggan melakukannya yakni adegan saat sudah berada di ruang ICU.

Kapolsek Tebo Tengah, IPTU Hasyim Asy'ari membenarkan jika pihaknya telah menggelar rekontruksi kasus pengerusakan Alkes RSUD Tebo. Bersama pihak Kejaksaan Negeri Tebo, pihaknya ingin memperjelas peran dari masing-masing tersangka. Kemudian akan disingkronkan dengan alat bukti yang ada.

"Jika dalam peragaan rekontruksi ada adegan yang disangkal oleh tersangka, itu merupakan hak dia  (red'tersangka)," ungkap Hasyim meyakini.

Dalam rekontruksi yang digelar selama dua jam lebih tersebut, selain menghadirkan dua pelaku utama, pihak penyidik juga sudah menyiapkan beberapa saksi seperti, dokter, perawat dan security.

Rekontruksi kasus pengerusakan Alkes RSUD Tebo hingga berita dinaikan berjalan aman dan kondusif. (lalu)

Advertorial

Ekobis

Pemerintah

Hukrim

Edukasi

© Copyright 2019 Klik Tebo | All Right Reserved